Artikel

PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PERJUANGAN RAKYAT

A. Pemahaman Tentang Politik
Memaknai dan merefleksikan keterlibatan orang Kristen dalam partai politik, kita harus melihat pada politik. Partai Politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rangka. Orang-orang yang yang masuk dalam partai politik, haruslah mempunyai pemahaman yang baik tentang politik. Politik berarti kota atau suatu komunitas (berasal dari bahasa Yunani polis), adapun istilah lain politea yaitu Negara, negara kesejahteraan atau way of life. jadi politik berarti masyarakat yang berdiam disuatu kota. Itu berarti politik tidak bisa dilepas pisahkan dengan manusia atau masyarakat yang hidup antara satu dengan yang lain. Politik bukan saja berkaitan dengan manusia itu sendiri, tetapi lebih dari pada itu, bahwa politik sangat berhubungan erat dengan kebutuhan atau hak dari setiap manusia atau masyarakat yang berada dalam satu komunitas. Hak- hak tersebut meliputi keadilan, kesetaraan sosial, pendidikan yang layak dan memilih dan dipilih. Dalam perkembangan, politik dipersepsi sebagai kekuasaan Negara (clasic theories), perilaku elit politik (behaviorllis), system (system theories), buadaya (culture theories), pembangunan (deveploment theories), konflik antar kelas dalam masyarakat (conflict theories), ekonomi (economy politik), kelompok termajinal (post modern), dan lain-lain .

B. Partai Politik Sebagai Sarana Perjuangan Rakyat
1. Adanya sikap tidak menghalalkan Cara
Tak dapat disangkal bahwa kehadiran orang Kristen dalam partai politik sering menghalalkan cara dalam mencapai tujuan. di mana meraka sering memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, saling menjatuhkan satu dengan yang lain untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai itu sendiri atau dalam birokrasi pemerinahan.
Menyikapi berbagai pemahaman politik, mesti disadari bahwa politik adalah seni melayani, dalam artian bahwa politik tidak barada dalam memperebutkan kekusaan atau kedudukan. Namun, lebih menekankan pada aspek moral kemanusiaan, di mana politik dipahami sebagai panggilan dalam menegakan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Politik sebagai bagian dari dasar demokrasi Negara sudah seharusnya melihat dan berpihak pada kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan mewujudkan kedamaian yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gambaran dan rupa Allah. Dengan demikian politik dilihat atau dipahami sebagai politik kerajaan Allah, yang bermuara pada penegakan keadilan, kebenaran, kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya politik yang berorientasi untuk merebut kekuasaan, mencari nama dan kedudukan. Politik memberikan kekuasaan pada manusia untuk dapat memberdayakan manuasia lainnya atau masyarakat seutuhnya. Pemahaman akan politik seperti ini memungkinkan politik dilihat sebagai politeuma atau politik yang menegakan nilai-nilai kristiani dalam dunia.

2. Adanya Sikap Nasionalisme
Kehadiran orang Kristen dalam Partai politik juga sering adanya sikap koncoisme atau nipotisme dalam perekrutan kader di partai politik maupun jabatan-jabatan strategis lainnya. perekrutan kader itu sering berhubungan dengan kedekatan emosional, kedaerahan maupun Agama yang dianut.
Dalam partai politik, yang diharapkan dari orang kristen adalah harus menganut paham ideologi kebangsaan yaitu Pancasila yang mengedepankan , ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, keadilan sosial.
Soekarno dalam buku Pemimpin Kharismatis, menekankan bahwa Negara yang dibentuk bukan Negara perorangan atau Negara golongan. melainkan, “Negara buat semua” lima prinsip dasar yang poltik yang di tekankan oleh Soekarno sebagai landasan politk bernegara yaitu : pertama adalah prinsip nasionalisme atau kebangsaan, konsep ini yang mencakup persatuan orang yang hidup di tempat (tanah air), satu negara kebangsaan yang meliputi seluruh suku, semua golongan dan agama., nasionalisme seperti ini tidak mengutamakan keunggulan bangsa, tetapi satu kebangsaan yang memperhitungkan keluarga bangsa-bangsa dan persaudaraan umat manusia. Kedua adalah prinsip internasionalisme adalah prinsip perikemanusiaan. Bahwa negara merupakan bagian dari keluarga bangsa-bangsa, nasionalisme hanya tumbuh subur dalam konteks internasionalisme dan sebaliknya, internasionalisme hanya tumbuh subuh dalan kesasdaran nasionalisme. Ketiga prinsip mufakat, perwakilan dan permusyawaratan. Dalam negara mesti memahami satu buat semua dan semua buat satu. Bagi setiap agama inilah konteks yang baik untuk berjuang mempengaruhi kehidupan bangsa dari sudut ajaran agamanya. Hal lain yang sama berlaku untuk partai politik. Perjuangan seperti keadilan ada fair play lewat permusyawaratan. Keempat kesejahteraan, prinsip ini memberi penekanan bahwa di dalam negara merdeka tidak ada kemiskinan dan lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial. Kapitalisme ditolak, sebaliknya kesejahteraan rakyat diutamakan. Disini berlaku demokrasi politis-ekonomis yang mengejar keadilan. Sistem pemerintahan yang cocok dengan prinsip ini bukan monarki (kerajaan), tetapi demokrasi yang di dalamnya rakyat memilih pemerintahanya. Kelima , Ketuhanan yang Maha Esa, mencirikan bangsa yang religius dan menjamin setiap orang menyembah Tuhan sesuai agama secara bebas dab beradab tanpa egoisme keagamaan. Itu berarti setiap orang menghormati agama dan pemeluk agama lain .
Adapun paham ideologi kebangsaan oleh Aris Toteles yang terbagi dalam tiga konsep atau badan yakni : Pertama, badan Deliberative, yaitu badan yang memikirkan dan memiliki wewenang dalam kehidupan bangsa, sesungguhnya pusat kekusaan berada di badan ini, sebab ia memiliki wewenang untuk menyatakan perang dan damai. Kedua badan executive yang terdiri dari aparatur negara dengan strukturnya yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ketiga badan judicial system yakni lembaga peradilan yang berfungsi dalam menegakan hukum dan keadilan .
Prinsip-prinsip dasar politik di atas menekankan pada nilai-nilai dasar yang meliputi seluruh hak dan kewajiban dari masyarakat. Baik memenuhi hak keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesetaraan sosial, dam lain-lain. Jelas bahwa politik selalu berhubungan dengan masyarakat serta kebutuhannya di dalam negara. Amanat dari mandat negara tersebut mesti di pahami secara mendalam dalam berteologi. Maksudnya mandat negara atau politik sangat diperlukan dalam suatu bangsa, karena politik mampu membawa berbagai perubahan-perubahan yang baik bagi masyarakat misalnya partai politik dalam berpolitik dapat mengambil kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan bagi kehidupan banyak orang. Keputusan dan kebijakan tersebut antar lain keadilan, kehidupan yang layak bagi masyarakat, pekerjaan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.
Sejalan dengan pemahaman politik di atas, pemaknaan panggilan politik dilihat sebagai perintah Tuhan bagi suatu bangsa atau negara. Di mana Allah juga menghendaki adanya kedamaian, keadilan bagi seluruh kehidupan manusia. Mandat Allah mencerminkan atau lebih menekankan pada aspek-aspek moral dan bukan kekuasaan atau kedudukan. Politik harus mencerminkan suara kenabian bagi seluruh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan keadilan, melihat masyarakat yang termajinalkan, bertindak adil. Hal ini memungkinkan suatu bangsa dapat menegakan kehidupan yang dikehendaki Allah.
Terlepas dari peran bangsa dan negara sebagai mandat Allah, adanya partai politik sebagai syarat negara demokrasi. Partai politik dilihat sebagai tempat atau organisasi yang secara struktural dapat membuat dan membawa perubahan dengan segala keputusan yang diambil. Fungsi dari organisasi partai selalu berhubungan dengan kepentingan yang mementingkan masyarakat. Partai politik diperlukan sebagai pewujudan penerapan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam dunia. Pemaknaan nilai-nilai tersebut secara baru dalam konteks berpolitik adalah memaknai nilai-nilai Kekristenan yaitu keselamatan bagi setiap orang yang bukan saja untuk mereka yang percaya tetapi juga untuk mereka yang tidak percaya kepada Allah.
Kesadaran akan panggilan dalam negara berdemokrasi atau dalam partai politik yang menjadi dasar utama adalah keadilan, di sini keadilan dilihat sebagai sebuah tindakan nyata dalam wujud panggilan dan melayani sesama. Partai politik berfungsi secara struktur sebagai alat untuk menghidupkan kesadaran masyarakat berdasarkan pengamalan pancasila. Kesadaran tersebut telah mencakupi seluruh kepentingan bangsa, terlebih dari itu bahwa kesadaran yang berdasarkan asas kemanusiaan yang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kesadaran tersebut juga secara struktur partai telah membangun kesadaran masyarakat yang berbasis pada kebangsaan atau rasa cinta pada nasionalisme. Di mana paham tersebut dapat melahirkan nilai-nilai positif yang cukup luas, dalam konteks kepancasilaan. Nilai-nilai itu adalah bahwa dalam hidup berbangsa tidaklah melihat pada suku, agama, ras, adat, budaya bahkan secara biologis (laki-laki dan perempuan). Semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Ciri kebangsaan atau rasa nasionalisme tersebut tertuang sesuai dengan pancasila maupun amanat negara terhadap masyarakat. Jelas bahwa tugas dan fungsi dari partai politik dilihat sebagai amanat dan panggilan Allah. Partai politik mesti menjadi garam dan terang dunia dalam artian bahwa partai politik mampu mendatangkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagai wujud dan amanat Allah. Kemampuan dalam mewujudkan suara kenabian Allah lewat partai politik mesti juga dibarengi dengan sifat dan tindakan hati yang tulus.
Di sini ketulusan dan sikap yang lihai bagi partai politik dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Sebagai wadah atau tempat aspirasi dari rakyat, partai politik di tuntut dalam wujud kekristenan yaitu bekerja mewakili Allah dengan ketulusan, mengambil kebijakan serta keputusan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan serta lihai dalam melihat persoalan-persoalan bangsa yang lainnya. Partai politik serta fungsinya bukanlah sebuah alat atau tempat untuk mencari kedudukan dan kekuasaan maupun nama yang besar namun partai politik lebih mencerminkan pada panggilan kesaksian yang menjadikan kehidupan manusia bermakna dengan melayani sesama tanpa melihat suku, agama, budaya, adat-istiadat dan namun kesaksian dan panggilan itu bersifat universal. Sikap dan panggilan tersebut atau lebih khusus sikap dari orang kristen terhadap partai politik, di lakukan dalam tindakan nyata lewat pembinaan dan pemaknaan nilai-nilai perwujudan cita-cita seperti kesejahteraan umum, keadilan yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan membentuk tata hidup, perilaku dan juga etos bangsa. Sikap dan panggilan ini dilihat sebagai amanat atau perintah Allah sekaligus mengekspresikan karya Allah lewat partai politik. Orang kristen di tempatkan dan difungsikan sebagai mitra Allah, dalam lembaga politik untuk melakukan pekerjaan berdasarkan asas kemanusiaan dan di ibaratkan seperti gandum di tengah-tengah ilalang. Maksudnya orang kristen mengambil sikap serta berperan aktif dalam partai politik agar mampu memberikan kehidupan, keadilan, kesejahteraan bagi umat manusia, terlebih dari itu menjalankan amanat dan panggilan Allah. Membangun sikap dalam panggilan jika ditarik lebih jauh dalam partai politik, maka kita juga dapat merefleksikan bagaimana kepemimpinan sangat perlu ditekankan, sebab seorang pemimpin ada dan hadir sebagai wujud dari cita-cita bangsa dan bernegara. Kepemimpinan bukanlah tujuan utama, tetapi mewujudkan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Partai politik secara struktural sudah seharusnya tidak perlu mempertentangkan siapa yang harus menjadi pemimpin (perempuan dan laki-laki). Tetapi, siapa saja bisa menjadi pemimpin partai yang terpenting bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengembankan tugas dan menjawab amanat rakyat sebagai perintah Tuhan, benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam kepemimpinan tak semuanya bersangkut paut dengan tokoh-tokoh tertentu. Namun, juga berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin maupun pengurus partai (para politikus) dapat mengarahkan, mengayomi setiap anggota, memimpin, mencari solusi, membuat pilihan dan mengambil keputusan demi tujuan bersama yaitu mensejahterakan rakyat. Dari sini maka timbul konsep keadilan bagi semua akan terwujud dan rasa solidaritas dalam kebersamaan akan lahir dan tanpa membeda-bedakan (gender). Kepemimpinan selalu berhubungan erat dengan seluruh anggota. Kepemimpinan adalah milik anggota, sebab kepemimpinan timbul, hidup dan berproses melalui hasil interaksi, toleransi. Dalam proses inilah pemimpin maupun anggota secara tidak langsung telah memiliki pemahaman tentang bagaimana cara membangun masyarakat sebagai bentuk respons panggilan dan melayani.
Kepemimpinan dalam suatu kehidupan bersama memang tak bisa di hindarkan, ini sesuatu yang lumrah dan alamiah. Namun, kepemimpinan itu harus mengacu kepada mandat Allah. Pada satu pihak, kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bersumber pada kesegambaran antara manusia dengan Allah, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Kej 1 : 27). Karena manusia serupa dan segambar dengan Allah (imago dei) maka manusia diberikan karunia oleh Allah untuk merangkul, mengayomi, memiliki akal budi, bertanggung jawab, mendidik dan lain-lain, sebagai kharisma yang bertujuan untuk kehidupan manusia atau masyarakat secara luas. Pada sisi yang lain manusia mengambil bagian dalam keilahian Allah. Istilah gambar Allah merujuk pada dua kenyataan bahwa manusia bukan Allah dan manusis hanya gambar Allah. Konsep dari ke dua realitas tersebut menunjuk manusia sebagai sesama ciptaan dan manusia sebagai mahkluk yang memiliki relasi dengan Allah .
Dilihat dari uraian di atas, maka kepemimpinan haruslah mencerminkan kepemimpinan Allah, kepemimpinan yang menghidupkan dan bukan menindas, kepemimpinan yang adil bukan sewenang-sewenang, kepemimpinan yang kudus, tidak di kotori oleh hawa nafsu. Hubungan antara kepemimpinan manusia dan hakekat manusia sebagai gambar Allah adalah, bahwa setiap manusia dan semua manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu berarti, disamping kepelbagaian dan perbedannya, ada kesetaraan yang hakiki. Kepemimpinan tidak menmpatkan manusia yang satu berada di atas manusia yang lain, sebab baik yang dipimpin maupun yang memimpin adalah sama-sama gambar Allah. Dengan demikian prinsip kepemimpinan adalah melibatkan semua orang (merakyat) dalam segala hal. Dengan melibatkan semua anggota, maka terjalin relasi dalam partai maupun di luar partai, sehinggga partai dan kepemimpinan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan bangsa. Panggilan dan utusan dari seorang pemimpin seperti demikian, menciptakan hubungan agar antar anggota partai dan pemimpin maupun masyarakat dapat saling menerima, saling melengkapi, saling mempercayai dan secara bersama membangun hidup.
Hal lain yang perlu dimakani bukan saja tentang kepemimpinan dan rasa kebangsaan. Tetapi juga ada nilai yang mendidik orang-orang yang terlibat dalam partai politik maupun dalam masyarakat secara umum. Di mana setiap anggota diberikan ruang yang sama untuk bersama-sama belajar menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, setta bersama-sama mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Rakyat juga dapat memetik pembelajaran dari setiap tindakan dan putusan partai. Dari sini rakyat tidak merasa ditinggalkan oleh partai melainkan rakyat dilihat sebagai bagian dari partai politik yang secara bersama mewujudkan cita-cita bangsa.
Tugas dan amanat di atas mempelihatkan bahwa politik, partia politik serta fungsinya benar-benar sangat di butuhkan oleh sebuah bangsa, hal ini nampak dari tugas dan tanggung jawab negara yang dijalankan sebagai amanat atau perintah Tuhan. Partai politik hadir dengan membawa suara kenabian kepada seluruh umat manusia dengan tujuan agar umat dapat hidup dalam kesejahteraan dan berkeadilan serta dapat menerima satu dengan yang lain. Fungsi dari partai politik tersebut telah melingkupi seluruh tugas dan panggilan sebagai partai politik yang hadir di tengah-tengah bangsa berdasarkan asas pancasila. Dalam konteks panggilan yang demikian, tidaklah mengherankan jika gerakan partai sebagai gerakan kenabian yang memiliki intensitas tinggi dalam membawa perubahan sosial. Partai politik menjadi agent perubahan yang berciri pada perubahan kemajuan dan keadilan.
Panggilan dalam mengambil sikap dalam partai politik, memperlihatkan bahwa ada amanat yang harus dipenuhi dengan prilaku nyata bagi setiap orang kristen. Fungsi partai dalam berpolitik mesti mampu membawa perubahan. Seperti keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan lain-lain. Dilain pihak partai politik mesti atau sudah seharusnya memberikan keteladanan, mendidik setiap orang baik secara struktural maupun dalam masyarakat untuk secara bersama-sama melihat dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa yang dihadapi. Penegasan tentang fungsi partai merujuk atau tidak terlepas dengan kedudukan dan kekuasaan, dari sini kekuasaan dimaknai dan kedudukan dipahami bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tapi dipakai dan digunakan sebagai alat untuk melayani bagi bangsa sebagai wujud panggilan Allah dan ketaatan kepada negara. Amanat negara yang berpihak pada kemanusiaan, mengarahkan kekristenan dalam bentuk panggilan yaitu memberikan dan menjalankan apa yang menjadi hak dari negara dan membuat perubahan keadilan, kesejahteraan sebagai mandat Allah serta partai politik dan fungsinya adalah wadah atau tempat organisasi yang Allah pakai demi kemanusiaan.

3. Peningkatan Pengetahuan
Kehadiran orang kristen dalam partai politik, seringkali tidak mempunyai kemampuan, atau pengetahuan tentang partai politik maupun realitas kemasyarakatan. di sini diharapkan kehadiran orang Kristen harus memiliki kepribadian yang kuat di mana selalu membangun komunikasi dan kedekatan dengan rakyat, mengerti penderitaan rakyat. untuk itu, sebenarnya orang Kristen masuk pada partai politik maka dia harus tahu lebih dulu mempelajari kedudukan dan asas tentang partai tersebut. Kedudukan dan asas itu dapat dilihat dan dipelajari pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Selain itu mempunyai kemampuan dalam melihat masalah masyarakat kemudian mencari solusi sebagai penyelesaiannya.

4. Adanya Kesamaan Gender
Dalam partai politik salah satu masalah yang paling mendasar yaitu adanya perbedaan gender di mana salah satu pihak, dalam hal ini perempuan kurang di beri kesempatan untuk menjadi pemimpin di partai politik. sehingga seringkali keputusan yang diambil selalu menguntungkan laki-laki. Dalam proses dalam partai politik terlihat dengan jelas laki-laki yang memimpin partai politik dan perempuan hanya di berikan kedudukan pada kepengurusan struktural. Sebab ada pandangan bahwa jika memimpin partai politik maka partai itu akan tidak pernah maju, pandangan inilah yang menjadi suatu masalah bagi kaum perempuan yang ingin berkarir dalam dunia politik. Dalam demokrasi liberal, menurut Anne Phillips, “ belum melayani perempuan dengan baik”. sejak awal, demokrasi ini bersifat patriarchal. hak yang dilindunginya adalah hak laki-laki. Di bagian paling dalam dari kritik Phillips, ada ketegangan antara teori mengenai kesetaraan manusia yang menguniversal dan spesifikasi gender. Kesetaraan, kebebasan, dan hak pilih tanpa pengakuan akan sahihnya perbedaan serta tuntutan yang ditimbulkannya atas keadilan, sama sekali tidak memadai.

C. Peran Gereja Dalam Partai Politik
Menurut Abraham Kuyper (1931), ajaran Calvin tentang Gereja dan Negara (politik) dapat diintisarikan ke dalam tiga bagian Yakni
(1) kedaulatan dalam Negara; (2) kedaulatan dalam masyarakat; dan (3) kedaulatan dalam gereja. Kedaulatan Allah dalam negara yang secara khusus dalam bidang politik berhubungan dengan dorongan manusia untuk membentuk suatu negara. menurut Aristoteles, dorongan untuk membentuk suatu negara merupakan implikasi dari keberadaan asali manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyebut manusia dengan istilah ‘zoon politikon’ (binatang politik), di mana keinginan untuk ‘berkuasa’ terhadap sesama manusia mendorongnya mendirikan suatu kota (polis).
Manusia di ciptakan Allah sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. dengan asumsi bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan Dia memberikan ‘kehendak bebas’ kepadanya, maka mereka dapat menentukan dirinya sendiri. namun, jalannya sejarah manusia tidak lepas dari kedaulatan-Nya. Allah menghendaki manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan binatang di darat (Kej.1:26-28). perintah Allah inilah yang menjadi dasar bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Allah, sesama dan alam semesta.
Partai Politik dibentuk oleh anggota masyarakat, termasuk juga oleh warga gereja. mereka yang terpanggil untuk melayani melalui partai politik hendaknya juga menyadari panggilannya sebagai hamba Allah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sesungguhnya, setiap anggota partai politik dipanggil Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat. mereka dipanggil dan diberi kuasa Allah. Oleh karena itu, semua tindakan seharusnya dipertanggungjawabkan pada Allah.
Dalam praktiknya, ada anggota partai politik yang ‘ memanfaatkan Gereja’ untuk mencari dukungan. ada juga Pendeta atau hamba Tuhan yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan mereka ini memanfaatkan jemaat sebagai basis massa partai tersebut. kalau ada pendeta atau hamba Tuhan terpanggil menjadi anggota legislatif, sebaiknya “meninggalkan” jabatan pendeta dan berfokus pada urusan politik yang terpisah dengan pelayanan rohani di Gereja. demikian juga dengan anggota jemaat yang menjadi anggota partai politik sebaiknya bisa memilah-milah mana urusan partai politik dan mana urusan gereja.
Peran gereja dalam partai politik adalah memberi pemahaman yang baik tentang arti sesungguhnya dari partai politik dan bagaimana berpolitik yang sesuai dengan kehendak Allah. tugas gereja disini adalah mentransformasi nilai-nilai keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan kemajuan peradaban baru dalam masyarakat (bnd. Mat. 5:13-16). Semuanya itu, sebagai orang kristen haruslah mengikuti politik Yesus yang tidak berorientasi merebut kekuasaan atau pemerintahan tetapi politik moral (etik). politik Yesus adalah politik memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan kemajuan peradaban dalam masyarakat. dengan demikian, berpolitik adalah panggilan dan amanah. jika orang kristen yang berada dalam partai politik memaknai kehadirannya sebagai panggilan dan amanah dari Allah maka kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.
Seperti di ketahui bahwa dalam alkitab, tertulis dalam Roma 13: 1-3, “tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, Ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sebab jika seorang berbuat baik, Ia tak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. maka maukah kamu hidup tanpa takut Terhadap pemerintah perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian darinya” Disini Paulus mengingatkan agar semua warga negara, termasuk orang Kristen, haruslah bersama-sama membangun negara sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemerintah negara maupun partai politik di beri kuasa oleh Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah untuk mensejahterakan rakyat. Kedaulatan Allah dalam negara terlihat bahwa Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya, memeliharanya dengan kemahakuasaan-Nya dan memerintah dengan ketetapan-ketetapan-Nya. Otoritas berasal dari Allah oleh karena itu manusia tidak akan bisa memiliki otoritas tanpa berserah kepada Allah. Penegasan dari otoritas Allah terhadap negara agar dapat menjalankan semua fungsi dengan baik sebagai wujud perpanjangan tangan Allah dalam mengurus masyarakat, bertindak adil, mewujudkan kesajahteraan sosial sebagai wujud panggilan dalam berpolitik.

Artikel

Pilkada Kota Ambon dan Politik Pencitraan.

Gerece Lee Mayer Ectas Latul: Penulis Adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Studi Agama dan Budaya UKIM.

Kembali mencuat Pilkada Kota Ambon yang tinggal beberapa bulan lagi. Membuat para politisi lokal Maluku yang ingin memeriahkan pesta rakyat ini sibuk melakukan ritme-ritme konsilidasi politik. Terkadang malam dijadikan siang, dan siang tetap siang, maknanya (konsolidasi sampai lupa waktu). Bekerja mencari dukungan partai politik dan dukungan masyarakat terhadap eksistensi para calon dalam membangun kota Ambon 5 tahun kedepan.

          Dinamika politik ini merupakan dinamika yang terjadi lima tahun sekali, tidak menutup kemungkinan bila setiap calon walikota dan wakil walikota telah mempersiapkan segala material dan bahkan materi untuk menduduki kursi nomor satu di ibukota provinsi maluku ini.

Sebagai rakyat kota Ambon yang memahami nilai-nilai serta perwujudan dari sistem demokrasi dinegara ini hanya tinggal menunggu pesta demokrasi tersebut. Siapa yang akan menjadi walikota dan wakil walikota Ambon, dialah calon yang dipilih oleh rakyat.

          Jika dari beberapa calon yang namanya mulai di publikasikan pada rakyat lewat, poster, baileheo, spanduk, dan stiker di tiap sudut kota Ambon, bahkan pada media-media lokal menyangkut kinerja dan priadi calon walikota Ambon yang akan diusung oleh partai politik telah sekian lama dilakukan, dan bahkan tak kalah juga para calon independent yang turut mengambil bagian untuk memenuhi kolom-kolom media local kita. Timbul pertanyaan, rakyat Kota Ambon membutuhkan calon Walikota dan wakil walikota seperti apa..???

          Jawaban atas pertanyaan tersebut, sekarang terus dipikirkan oleh tiap calon dan bahkan bahkan tim Pemenang dari setiap calon dalam menyiapkan visi misi untuk membangun kota Ambon lima tahun kedepan.

          Menurut Peter Senge visi adalah “Apa”  yaitu gambaran masa depan yang ingin kita ciptakan. Sedangkan misi adalah “Mengapa”, Jawaban terhadap pertanyaan. Dalam artian bahwa Peter Senge  bersama yang menunjukan pada direction (arah) high purpose, atau mungkin juga  common goal (sasaran bersama) yang ingin dicapai. Sementara misi lebih menunjukan pada dimensi tugas, tanggung jawab, panggilan, dan pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses menuju “Visi”. membedakan visi sebagai tujuan

          Terkait dengan Visi Misi yang dijelaskan diatas menjadikan saya berpikir untuk melihat fenomena politik  menyongsong Pilkada kota ambon dalam kerangka pikir pada “politik pencitraan.”

          Nilai Pencitraan sendiri dalam politik praktis menujukan pada sebuah kegiatan seseorang yang ingin di tampilkan/dipublikasikan kepada orang banyak sebagai wujud kepeduliaannya kepada dunia sosial. Kadang pencintraan sendiri di lakukan pada saat-saat Pemilukada, atau penentuan anggota legislatif. Hal ini bagi saya merupakan sesuatu yang kurang baik ketimbang kita memakai nilai jual pribadi kita pada saat-saat tertentu. Bahkan ketika belum ada moment semua orang berlomba-lomba untuk menyembunyikan citra dirinya (Pencitraan Jabatan) kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mengunjunginya karena. Pejabat identik dengan uang yang banyak, sehingga rakyat ingin bertemu dianggap rakyat datang meminta uang.”

          Pencitraan dalam politik sebenarnya dibenarkan ketika kita sungguh-sungguh membawa tugas kita kepada orang banyak lewat visi-misi yang telah disiapkan dan akan dijalankan.

          Kadang pencitraan lain dalam bentuk memberikan uang pesangon, sembako, dan makanan-makanan ringin untuk mengambil hati rakyat dalam menghadapi tujuan pribadinya, menjadi prioritas para calon walikota dan wakil walikota sekarang ini. Kadang rakyat di uji soal  kapabalitas dan intelektualitas calon yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan ambon yang lebih baik lagi.

          Pertarungan para elit politik ini merupakan salah satu pembelajaran politik bagi rakyat karena memang mereka sangat memahami peranan mereka selaku pemimpin yang diidolakan oleh seluruh rakyat.

          Sebagai para pemimpin yang telah professional harus mempunyai nilai yang sangat khas, yaitu tidak ambisi kekuasaan dan tidak haus kuasa. Salah satu ciri seorang pemimpin yang professional yaitu memiliki kewibawaan  yang diapresiasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia dipercayakan memegang jabatan atau kepemimpinan karena wibawah, maka ia tidak haus kekuasaan. Tidak gila kekuasaan, tidak gila hormat, dan ia tidak takut kalau ia tidak diberi kekuasaan, dan jika  Ia di beri kekuasaan maka Ia menerimanya sebagai kepercayaan dan ia akan menjalankannya dengan penuh kesetiaan dan bertanggung jawab. Ia juga tidak takut kehilangan kekuasaan atau jabatan. Jabatannya akan dipandang sebagai sesuatu yang wajar maka kalau Ia harus turun melepaskan kedudukannya dengan sukarela dan penuh sukacita.

          Terkait dengan pemimpin yang professional, maka Kong Hu Chu pernah mengatakan bahwa “Seorang pemimpin yang baik tahu kapan ia akan berkuasa dan kapan harus mundur dari kekuasaannya.” Kong Hu Chu juga mengingatkan kita semua bahwa prinsip seorang pemimpin yang professional ialah Ia tidak pernah sombong karena kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan dan jabatan adalah kepercayaan, suatu amanat yang dilaksanakan dengan penuh syukur dan tanggung jawab.

          Bagi saya dalam politik pencitraan, etika, moral dan karakter seorang pemimpin merupakan hal yang sangat penting. Hal yang saya sebutkan diatas tidak terkait dengan penguasaan intelektual dan ketrampilan tetapi identik dengan kepribadian seorang pemimpin. Pemimpin yang baik  adalah pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat, memiliki hati nurani yang bersih, taat dan setia serta rela berkorban bagi orang yang dipimpinnya. Sebab kepribadian seorang pemimpin sangat menentukan pelaksanaan  tugasnya, (baca etika dan karakter seorang pemimpin: Dr. Roberth. P Borong.) karena rakyat pada umumnya hanya mencermati kepribadian pemimpin yang baiklah yang pantas menjadi walikota Ambon dan wakil walikota Ambon lima tahun kedepan.

          Jadi rakyat kota ambon yang memiliki hak pilih, harus benar-benar menentukan pilihannya pada orang yang tepat, orang yang dekat dengan rakyat, orang yang memiliki kepribadian dan kewibawaan selaku pemimpin dan terkhusus orang yang dapat bertanggung jawab melaksanakan pembangungan Kota Ambon demi kesejahteraan kita semua.

          Bagi setiap calon walikota dan wakil walikota, pencitraan itu perlu tetapi harus di dasari pada hakekat pribadi yang mampu bertanggung jawab dalam mewujudkan pencitraan itu ketika menduduki jabatan penting di kota ini. Dan lakukanlah proses pembelajaran politik yang benar bagi rakyat agar rakyat mampu memberi nilai bagi proses politik lokal di kota ini.     

sejarah negeri neniari

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih dinaikkan kepada Tuhan yang maha kuasa karena atas kasihnya dan tuntunan roh kudus sehingga penulisan sejarah singkat Negeri  ini dapat dilakukan. Dalam memacu pembangunan diNegeri ini, maka sejarah Singkat Negeri/Desa Bersama para tokoh pendiri Batu Penjuru Negeri merupakan factor penting yang harus diketahui oleh anak cucu dikemudian hari.

  

Menggerakkan pembangunan desa secara terencana, berkelanjutan, terukur, efektif, dan efisien adalah idealitas setiap pemerintah Negeri/Desa. Hal itu bisa tercapai, jika kita memiliki data objektif tentang desa, baik data histories, sosio-ekonomi, maupun pembangunan Desa. Hal ini penting untuk menentukan prioritas pembangunan dan mengarahkan program pembangunan desa agar tepat sasaran. Dan sejarah Desa ini dibuat sebagai bagian integral dari harapan tersebut.

Terlepas dari itu, proses penyusunan Sejarah Negeri/Desa akhirnya dapat kami selesaikan, walaupun dengan berbagai kelemahan di dalamnya. Dengan  Hadirnya Sejarah Negeri/Desa ini, diharapkan dapat dijadikan acuan umum untuk memajukan proses pembangunan yang lebih terarah kedepan ,Selain sebagai pegangan pemerintah desa dan acuan umum pembangunan Desa. Sejarah Desa/Negeri ini juga dapat dijadikan sarana bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi umum tentang Sejarah negeri/ Desa Neniari.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Sejarah desa ini, kami sampaikan terima kasih. Terutama kepada staff pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Negeri/Desa Neniari. Semoga Sejarah Negeri/Desa ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Selaku Anak Negeri Baiknya kita melafaskan puji dengan nyanyian dari bathin kuteguh, hati iklas kupenuh, atas karunia-Mu Tanah Air Pusaka Neniari tercinta yang terbentang di Lembah Teha dan Dataran Alang-Alang yang menggulung ditiup semilir angin yang mengalir.

Neniari, …. Agustus 2010

    Raja Negeri / Desa

JODHI. LUMATALALE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sejak lahirnya era Reformasi, yang kemudian disusul dengan bergesernya tata pemerintahan Nasional, dimana sebelumnya (Orde Baru) sangat sentralistik kemudian di desentralisasikan, kebijakan ini menjadikan kewenangan Daerah semakin ditingkatkan demi menjamin perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah. Daerah-daerah kemudian diberikan kewenangan yang otonom untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Era otonomi daerah tersebut, tentu saja mengajak daerah untuk lebih kreatif dan bertanggung jawab atas program-program pembangunannya.

Dalam konsep otonomi daerah tersebut, Desa merupakan tingkat pemerintahan yang semestinya lebih otonom dalam pengelolaan pemerintahan (baik kebijakan maupun pengelolaan anggarannya) karena Desa-lah yang langsung bersentuhan dengan Masyarakat paling bawah, namun dalam prakteknya otonomi Desa belum menampakkan bentuk yang pas dan efektif. Hal ini lebih disebabkan karena masih adanya bayang-bayang kekuasaan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (terutama Kabupaten/Kota), ditambah dengan kapasitas pemerintah Desa yang belum mampu mengimbangi perubahan system pemerintahan (otonomi daerah) yang cukup drastis.

Sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pergerakan pembangunan yang cepat, maka Negeri / Desa harus mempersiapkan data dan system manajerial yang kuat dengan dilandasi pada suatu pemahaman yang baik dan jelas tentang latar belakang berdirinya suatu Desa. Karena nasionalisme yang kuat akan tumbuh ketika kita tau dari mana kita berasal seperti kata Proklamator Kemerdekaan Indonesia ( Bung Karno ) bahwa “Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Memahami Tentang Sejarah Negerinya Dan Menghargai Jasa Para Pendahulunya Yang Merupakan Perintis Berdirinya Negeri Ini”.

1.2Tujuan

Tujuan penyusunan sejarah Desa/ Negeri Neniari adalah :.

1. Memberikan gambaran umum tentang perjalanan sejarah sebuah Negeri/Desa.
2. Menumbuhkan nasionalisme terhadap negeri yang di diami.
3. Sebagai kelengkapan dokumen sekaligus Memberikan gambaran tentang perencanaan tahapan – tahapan pembangunan di tingkat Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1. Sejarah Desa

Menyusun sejarah tentang Desa/ Negeri Neniari bukanlah hal yang mudah, karena para pelaku sejarah sudah sangat sulit untuk ditemukan, selain itu dalam perkembangannya Desa/Negeri Neniari sangat miskin akan dokumentasi-dokumentasi sejarah yang dapat dijadikan pegangan dalam proses penyusunan sejarah Desa/ Negeri Neniari.

• Legenda Desa

Negari/ Desa Neniari Menurut sejarahnya berasal dari keturunan alifuru yang disebut Rambatu Nurul Sikwa ( Sumber; Skripsi Bapak Ris Titabano ) awal mulanya Negeri Neniari terletak di Kecamatan Taniwel tepatnya di daerah pegunungan yang berjarak sekitar 38 kilo dari Ibukota Kecamatan Taniwel atau sekitar 10 Kilo dari  Negeri/ Desa Buria dan terletak diatas kali Sapalewa yang berdasarkan struktur adat diakui sebagai bagian dari wilayah adat batang air sapalewa.

Berdasarkan cerita sejarah yang diturunkan secara turun temurun dari orang-orang tatua kata Neniari berasal dari kata Nenali yang artinya Kenari/jaga kenari dikisahkan ketika orang-orang tatua turun dari gunung dan mencari tempat untuk bermukim mereka mencari air sebagai daerah sumber kehidupan, ketika mereka berjalan menyusuri air dan orang- orang tatua  menemukan sebuah jaga kenari yang terletak menyerupai jaga ketapel yang kemudian disebut Nenali/ Jaga Kenari (Sumber : sejarah Persebaran Masyarakat Negeri Neniari : Skripsi, Febiola Lumuly).

 

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Negeri Neniari ini pada awalnya bertempat tinggal di Neniari Kecamatan Taniwel di bawah pemerintahan Raja Beng Lumatalale (Alm), yang karena pergolakan RMS, Rakyat negeri ini terpecah belah, ada sebagian masyarakat  mengungsi kearah hutan petuanan Morekau yang ditemukan disekitar daerah Batuputih dan ada yang ditemukan di sekitar daerah hutan petuanan Mornaten. (Sumber : sejarah Persebaran Masyarakat Negeri Neniari : Skripsi, Febiola Lumuly). Masyarakat yang ditemukan di daerah Batuputih kemudian diturunkan ke daerah Piru lewat Komando Operasi Masohi di Piru dan  ditempatkan  di Asrama Kombet ( Sekarang Asrama Tentara ) tepatnya tanggal 10 November 1963. Kemudian kelompok terakhir dipimpin oleh Bapak Wem Lumatalale juga turun menyerahkan diri kepada Komando Operasi Masohi yaitu pada tanggal 30 Desember 1965.

Dari Asrama Kombet masyarakat  ini lalu membangun gubuk-gubuk mereka di Kilo Satu, Kaki Air Teha yaitu Jalan disekitar lokasi pekuburan. Masyarakat inilah yang merupakan cikal bakal masyarakat Negeri Neniari di Kecamatan Piru atau yang lebih dikenal dengan Sebutan Neniari Teha Karena terletak diseputar kaki air Teha. Dari keseluruhan penduduk Neniari ada sebagian masyarakat yang tidak bermukim di Neniari Teha dan lebih memilih kembali ke daerah Neniari Kecamatan Taniwel yang merupakan Negeri Asal.

Perjalanan membentuk Negeri/Desa Neniari di Kecamatan Seram Barat pun memakan waktu yang cukup panjang dan penuh dengan tantangan.

Tahun 1969-1970 masyarakat Negeri Neniari mencoba membangun Negeri dengan wilayah administrative sendiri yaitu dengan membangun  perkampungan di sekitar daerah wae Seke sebagai perkampungan tetap. Semua tenaga baik laki-laki maupun perempuan dikerahkan untuk maksud ini sehingga lewat proyek kebun pelita dibangun rumah-rumah darurat, gedung sekolah darurat dan gedung gereja darurat. Namun maksud untuk menjadikan Wae Seke sebagai perkampungan  tidak dikehendaki Tuhan, sehingga ketika sementara membangun gereja darurat, musibah menimpah Bpk Natanel Lekalaette yang pada saat itu memangku jabatan sebagai Penatua, beliau meninggal ditempat dan jenasahnya dimakamkan dilokasi pekuburan Negeri Neniari Teha.

Tahun 1970 atas kebijakan Pimpinan Wilayah Kecamatan Seram Barat, Kepala Puskesmas Piru Bpk Mantri Puttileihalat (Alm) Ditugaskan untuk membuat penelitian khusus dilokasi Wae Seke. Hasilnya menyatakan bahwa lokasi perkampungan itu tidak layak untuk dihuni. Oleh sebab itu semua masyarakat Negeri Neniari diarahkan oleh pimpinan wilayah (Muspiwil) Untuk harus menetap diseputaran kali Teha (Neniari sekarang)  dengan satu tujuan khusus yaitu agar anak-anak Negeri neniari mendapat pelayan kesehatan dan pendidikan yang layak di kota kecamatan sedangkan untuk aktifitas ekonomi tetap diarahkan pada daerah Wae Seke.

Dan atas berkat Tuhan: Bapak Camat Sam Latuihamallo bersama keluarga besarnya telah bersepakat untuk membeli sebidang tanah  dari keluarga besar Laturette dan Pirsou untuk menjadi Negeri Tanah tumpah darah bagi anak cucu negeri ini secara turun temurun.

Akhirnya pada tanggal 6 september 1976 diadakan peletakan batu alas Negeri Neniari. Sebelumnya tanggal 5 September 1976  batu alasan Negeri diambil dari Batang Air Eti dengan pertimbangan bahwa Negeri Neniari ( Teha ) terletak pada petuanan Wilayah adat Batang Air Eti. Batu alas diletakan dalam gereja Pniel Neniari selama satu malam. Penghentar Jemaat Bpk J. Lesirollo bersama Majelis, Pemerintah Negeri Bersama Staf Saniri Negeri bergumul untuk menunjang tanda lahirnya Negeri Neniari Secara de yure lewat kegiatan Peletakan batu alas Negeri diiringi oleh suatu arak-arakan umat yang dipimpin oleh Pendeta Bpk J. Pattinasarany yang Mengusung batu alas Negeri menuju Lokasi peletakannya. Suara pujian dan nyanyian anak Negeri mengema diseluruh Negeri menaikan pujian dan syukur atas kuasa Tuhan yang  mengijinkan berdirinya Negeri Neniari di pelataran lembah kali Teha dengan wilayah kekuasaan / administrative sendiri.

Peletakan batu alas an Negeri dihadiri oleh Muspiwil

1. Camat : Bpk Hitipeuiw
2. Kapolsek : Bpk Letnan Rangan
3. Dan Ramil : Bpk Letnan Tuasa
4. Bersama Kepala Dinas dan Jawatan serta undangan lainnya.

Setelah peletakan batu Alas, pemerintah Negeri bersama Staf, Pengehentar Jemaat bersama Staf dan seluruh warga masyarakat terus membangun Negeri ini, pembagian kintal bagi keluarga-keluarga, rumah, gedung Gereja, gedung sekolah dibangun. Gereja lewat Sinode GPM membagun dua buah rumah percontohan, satu buah sumur air minum dan satu buah WC. Pemerintah lewat Departemen Sosial dan PU membangun 40 Buah Rumah Semi Permanen.

  

2.2 Profil Desa

• Geografis Desa

Desa Neniari (Teha)  terletak di Pelataran Lembah Kali Teha, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Sebelah Timur berbatasan Dengan Desa Morekau, sebelah Barat, Utara dan Selatan dengan Desa Piru. Jarak Negeri Neniari dari Kecamatan sekitar 3 Km yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun berjalan kaki.

• Kondisi Sosial dan Ekonomi

Warga Negeri Neniari umumnya bermata pencaharian Sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, sekitar 20 % warga berprofesi sebagai guru sangat sedikit orang yang menjadi Pegawai Pemerintahan (PNS). Tanaman komoditi yang ditanam antara lain Cengkih, Pala, Coklat, Kelapa dan tanaman perkebunan/pertanian lainnya yang berumur pendek. Untuk kegiatan pertanian tanaman umur panjang ditanam pada derah Wae Seke sedangkan tanaman umur pendek yang sifatnya sekali tanam, ditanami pada tanah yang dimilki oleh keluarga Pirsuow dan Laturette disekitar Lokasi Pemukiman.

• Kelembagaan Desa

Pada awal perintisan dan pendirian Negeri Neniari yang berlokasi pada kali Teha  (1964- 1998) dipimpin dipimpin oleh Bpk  Raja Wem Lumatalale bersama Stafnya yaitu:

1. Bapak Niko Lumatalale
2. Bapak Hofni Titabano (Alm)
3. Bapak Petu Nuruwe (Alm)

Ketiga staf pemerintahan Negeri Neniari Mewakili 3 Soa yang ada dalam Negeri Neniari Masing-masing Soa Rumasoal (Bpk niko Lumatalale), Soa Akollo (Alm Bpk Hofni Titabano) dan Soa Lumuly ( Alm Bpk Petu Nuruwe).

Saniri Negeri Pada waktu itu

1. Bpk Minggus Lekalaette,
2. Bpk Niko lumatale,
3. (Alm) Bapak Hofni Titabano.

Marinyo

1. Bpk Elseus Lemosol,
2. Bpk Silas Akollo

   

Jemaat pada saat itu belum ada penghentar Jemaat sehingga ibadah minggu dipimpin oleh Ketua klasis Bpk Pendeta Lehite

Sedangkan majelis jemaat adalah ;

1. Penatua Bpk Niko Lumatalale
2. Penatua Bpk Motje Matital
3. Syamas ( Alm ) Bpk Natanel Lakalaette
4. Tuagama ( Alm ) Bpk Arnold Latue
5. Tuagama Bpk Yulianus Lekalaette

Pada akhir masa jabatan Bpk Wem Lumatalale Diangkat Bpk Adolof Akollo sebagai sekertaris Negeri. Tahun 1998-2000 sekertaris Negeri Neniari Bpk Adolof Akollo Diangkat menjadi PJs Kepala Desa yang Kedua dengan Sekretaris Bpk ( Alm ) Jonas Lekalaette. Tanda mata dari kedua pejabat ini yaitu dengan dibangunnya sebuah gedung balai desa Negeri Neniari

Dengan Kepala Urusan Pembagunan

1. Bpk  J. Titabano ( Soa Akollo )
2. Bpk  Jafet Lumuly ( Soa Lumuly )
3. Bpk Silas Akollo ( Soa Akollo )

Staf Lembaga Musyawarah Desa  ( LMD ) adalah :

1. Bpk Wem Lumatalae
2. Bpk Niko Lumatalale
3. Bpk  Yulianus Lekalaette
4. Bpk Berhard Silubun
5. Bpk Benoni Titabano

Tanggal 6 Agustus 2000 Bpk Jodhi Lumatalale Dilantik menjadi Kepala Desa Defenitif yang pertama, perlu dikatahui pula bahwa pada 1998 semua Negeri/Desa di Kecamatan Seram Barat termasuk Negeri /Desa Neniari mendapatkan SK pengakuan sah dari Mentri Dalam Negeri Lewat Gubernur Maluku.

Sejak dilantik dari tanggal 6 Agustus 2000, sampai saat ini Bpk Jodhi Lumatalale masih tetap menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Desa ( sesuai UU yang Baru Sebutannya Menjadi Raja Negeri ) dengan Sekretaris (Alm) Bpk Jonas Lekalaette. Setelah meninggal Sekretaris Desa diganti Dengan Bpk Benhard Silubun.

Dengan Kepala Urusan (KAUR) Yaitu :

1. Bpk Julianus Titabano ( Soa Akollo )
2. Bpk Meky. Lumatalale ( Soa Rumasoal )
3. Bpk Remier Lumuly  ( Soa Lumuly )

Staf Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) yaitu :

1. Bpk Wem Lumatalale
2. Bpk Niko Lumatalale
3. Bpk Julianus Lekalaette
4. Bpk Benoni Titabano

Pada masa pemerintahan Bpk Jodhi Lumatalale sebagai Pemerintah Negeri Neniari dalam melakukan roda pemerintahan didukung oleh Staf Majelis Jemaat dan semua warga masyarakat berusaha dan bekerja keras membangun negeri ini dengan berbagai pembangunan fisik dan non fisik. Wujud pembangunan fisik antara lain bantuan rumah social sebanyak 32 buah, jalan sirtu  dari PNPM-PPIP  sepanjang 1.500 meter, WC dan MCK 4 unit , Saluran 1.800 m dan Gorong-Gorong  2 unit dari PNPM Mandiri Perdesaan.  Dari segi pendidikan banyak bantuan – bantuan dibidang pendidikan meliputi tambahan gedung sekolah untuk SD Inpres Neniari , TK satu Atap, bidang Kesehatan hadirnya Pustu Negeri Neniari dan lain-lain. Bantuan non fisik meliputi ketrampilan dan pemberdayaan, penyuluhan dan sosialisasi yang kesemuanya itu bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu.

• Keagaam

Disisi lain pelayanan umat telah mengalami beberapa kali pergantian pengentar Jemaat bersama Majelis jemaat antara lain :

1. Pengentar Jemaat Pdt Bpk. B. Akollo
2. Pengentar Jemaat Pdt Bpk H. Kakihary
3. Pengentar Jemaat Pdt Bpk B Lesirollo
4. Pengentar Jemaat  Pdt Nn Pattiasina
5. Pengentar Jemaat Pdt Nn Efendy
6. Pengentar Jemaat Pdt Ny. Y. Irapanussa
7. Pengentar Jemaat Pdt Ny Tisera.   

• Pendidikan

Pada awalnya seluruh anak-anak usia SD mengikuti Pendidikan pada Sekolah Dasar Kristen Piru dan sebagian lagi pada Sekolah Dasar Inpres Piru. Pada tahun 1975 ata kebijakan dari Bapak Wem Lumatalale sebagai Pejabat Pemerintah Negeri setelah berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait maka  dibangun Sebuah Sekolah Dasar di Neniari dengan 2 orang tenaga Guru yaitu bapak B. Silubun Dan Bapak Cia Lumatalale. Sekolah Ini sekarang terus berkembang dengan adanya renovasi-renovasi dan penambahan ruang, dll.

Kepala sekolah yang mengabdi pada lembaga pendidikan ini Yaitu :

1. Bapak Mandaku
2. Bpk Sihasale
3. Bpk M. Laturette sebagai Pejabat
4. Ibu M. Likko Sebagai Pejabat
5. Ibu Husni Tan/M
6. Ibu Susi Souhuwat

Disamping Sekolah Dasar sekarang telah dibangun pula Taman kanak-kanak satu atap yang akta pendirinannya sudah sah dengan status diakui dan terdaftar pada Duasn Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.   

BAB. III

PENUTUP

Demikianlah sejarah singkat Negeri Neniari yang dapat dipersembahkan sebagai “sebuah Mutiara Terpendam” bagi seluruh anak cucu dan generasi muda Neniari.

Sadar sungguh bahwa penulisan ini sangat terdesak dengan waktu dan kesempatan sehingga belum dapat mendekati kesempurnaan, karena itu sangat diharapkan saran dan pendapat untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakannya dikemudian hari.

Akhirnya kami mengucapkan terima kaasih kepada Bpk Wem. Lumatalale, Bpk Niko Lumatalale dan semua pihak yang telah memberikan keterangan berharga guna melengkapi tulisan ini. Terimakasih pula bagi Bpk Raja yang telah memberikan arahan dan saran yang juga dapat melengkapi hasil penulisan ini.

Neniari,      September 2010

Penulis

( ……………………………)