Artikel

PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PERJUANGAN RAKYAT

A. Pemahaman Tentang Politik
Memaknai dan merefleksikan keterlibatan orang Kristen dalam partai politik, kita harus melihat pada politik. Partai Politik sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rangka. Orang-orang yang yang masuk dalam partai politik, haruslah mempunyai pemahaman yang baik tentang politik. Politik berarti kota atau suatu komunitas (berasal dari bahasa Yunani polis), adapun istilah lain politea yaitu Negara, negara kesejahteraan atau way of life. jadi politik berarti masyarakat yang berdiam disuatu kota. Itu berarti politik tidak bisa dilepas pisahkan dengan manusia atau masyarakat yang hidup antara satu dengan yang lain. Politik bukan saja berkaitan dengan manusia itu sendiri, tetapi lebih dari pada itu, bahwa politik sangat berhubungan erat dengan kebutuhan atau hak dari setiap manusia atau masyarakat yang berada dalam satu komunitas. Hak- hak tersebut meliputi keadilan, kesetaraan sosial, pendidikan yang layak dan memilih dan dipilih. Dalam perkembangan, politik dipersepsi sebagai kekuasaan Negara (clasic theories), perilaku elit politik (behaviorllis), system (system theories), buadaya (culture theories), pembangunan (deveploment theories), konflik antar kelas dalam masyarakat (conflict theories), ekonomi (economy politik), kelompok termajinal (post modern), dan lain-lain .

B. Partai Politik Sebagai Sarana Perjuangan Rakyat
1. Adanya sikap tidak menghalalkan Cara
Tak dapat disangkal bahwa kehadiran orang Kristen dalam partai politik sering menghalalkan cara dalam mencapai tujuan. di mana meraka sering memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, saling menjatuhkan satu dengan yang lain untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai itu sendiri atau dalam birokrasi pemerinahan.
Menyikapi berbagai pemahaman politik, mesti disadari bahwa politik adalah seni melayani, dalam artian bahwa politik tidak barada dalam memperebutkan kekusaan atau kedudukan. Namun, lebih menekankan pada aspek moral kemanusiaan, di mana politik dipahami sebagai panggilan dalam menegakan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia. Politik sebagai bagian dari dasar demokrasi Negara sudah seharusnya melihat dan berpihak pada kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan mewujudkan kedamaian yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai gambaran dan rupa Allah. Dengan demikian politik dilihat atau dipahami sebagai politik kerajaan Allah, yang bermuara pada penegakan keadilan, kebenaran, kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya politik yang berorientasi untuk merebut kekuasaan, mencari nama dan kedudukan. Politik memberikan kekuasaan pada manusia untuk dapat memberdayakan manuasia lainnya atau masyarakat seutuhnya. Pemahaman akan politik seperti ini memungkinkan politik dilihat sebagai politeuma atau politik yang menegakan nilai-nilai kristiani dalam dunia.

2. Adanya Sikap Nasionalisme
Kehadiran orang Kristen dalam Partai politik juga sering adanya sikap koncoisme atau nipotisme dalam perekrutan kader di partai politik maupun jabatan-jabatan strategis lainnya. perekrutan kader itu sering berhubungan dengan kedekatan emosional, kedaerahan maupun Agama yang dianut.
Dalam partai politik, yang diharapkan dari orang kristen adalah harus menganut paham ideologi kebangsaan yaitu Pancasila yang mengedepankan , ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, kesejahteraan, keadilan sosial.
Soekarno dalam buku Pemimpin Kharismatis, menekankan bahwa Negara yang dibentuk bukan Negara perorangan atau Negara golongan. melainkan, “Negara buat semua” lima prinsip dasar yang poltik yang di tekankan oleh Soekarno sebagai landasan politk bernegara yaitu : pertama adalah prinsip nasionalisme atau kebangsaan, konsep ini yang mencakup persatuan orang yang hidup di tempat (tanah air), satu negara kebangsaan yang meliputi seluruh suku, semua golongan dan agama., nasionalisme seperti ini tidak mengutamakan keunggulan bangsa, tetapi satu kebangsaan yang memperhitungkan keluarga bangsa-bangsa dan persaudaraan umat manusia. Kedua adalah prinsip internasionalisme adalah prinsip perikemanusiaan. Bahwa negara merupakan bagian dari keluarga bangsa-bangsa, nasionalisme hanya tumbuh subur dalam konteks internasionalisme dan sebaliknya, internasionalisme hanya tumbuh subuh dalan kesasdaran nasionalisme. Ketiga prinsip mufakat, perwakilan dan permusyawaratan. Dalam negara mesti memahami satu buat semua dan semua buat satu. Bagi setiap agama inilah konteks yang baik untuk berjuang mempengaruhi kehidupan bangsa dari sudut ajaran agamanya. Hal lain yang sama berlaku untuk partai politik. Perjuangan seperti keadilan ada fair play lewat permusyawaratan. Keempat kesejahteraan, prinsip ini memberi penekanan bahwa di dalam negara merdeka tidak ada kemiskinan dan lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial. Kapitalisme ditolak, sebaliknya kesejahteraan rakyat diutamakan. Disini berlaku demokrasi politis-ekonomis yang mengejar keadilan. Sistem pemerintahan yang cocok dengan prinsip ini bukan monarki (kerajaan), tetapi demokrasi yang di dalamnya rakyat memilih pemerintahanya. Kelima , Ketuhanan yang Maha Esa, mencirikan bangsa yang religius dan menjamin setiap orang menyembah Tuhan sesuai agama secara bebas dab beradab tanpa egoisme keagamaan. Itu berarti setiap orang menghormati agama dan pemeluk agama lain .
Adapun paham ideologi kebangsaan oleh Aris Toteles yang terbagi dalam tiga konsep atau badan yakni : Pertama, badan Deliberative, yaitu badan yang memikirkan dan memiliki wewenang dalam kehidupan bangsa, sesungguhnya pusat kekusaan berada di badan ini, sebab ia memiliki wewenang untuk menyatakan perang dan damai. Kedua badan executive yang terdiri dari aparatur negara dengan strukturnya yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ketiga badan judicial system yakni lembaga peradilan yang berfungsi dalam menegakan hukum dan keadilan .
Prinsip-prinsip dasar politik di atas menekankan pada nilai-nilai dasar yang meliputi seluruh hak dan kewajiban dari masyarakat. Baik memenuhi hak keadilan, pendidikan, pekerjaan, kesetaraan sosial, dam lain-lain. Jelas bahwa politik selalu berhubungan dengan masyarakat serta kebutuhannya di dalam negara. Amanat dari mandat negara tersebut mesti di pahami secara mendalam dalam berteologi. Maksudnya mandat negara atau politik sangat diperlukan dalam suatu bangsa, karena politik mampu membawa berbagai perubahan-perubahan yang baik bagi masyarakat misalnya partai politik dalam berpolitik dapat mengambil kebijakan-kebijakan serta keputusan-keputusan bagi kehidupan banyak orang. Keputusan dan kebijakan tersebut antar lain keadilan, kehidupan yang layak bagi masyarakat, pekerjaan, pendidikan serta kesejahteraan sosial.
Sejalan dengan pemahaman politik di atas, pemaknaan panggilan politik dilihat sebagai perintah Tuhan bagi suatu bangsa atau negara. Di mana Allah juga menghendaki adanya kedamaian, keadilan bagi seluruh kehidupan manusia. Mandat Allah mencerminkan atau lebih menekankan pada aspek-aspek moral dan bukan kekuasaan atau kedudukan. Politik harus mencerminkan suara kenabian bagi seluruh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan keadilan, melihat masyarakat yang termajinalkan, bertindak adil. Hal ini memungkinkan suatu bangsa dapat menegakan kehidupan yang dikehendaki Allah.
Terlepas dari peran bangsa dan negara sebagai mandat Allah, adanya partai politik sebagai syarat negara demokrasi. Partai politik dilihat sebagai tempat atau organisasi yang secara struktural dapat membuat dan membawa perubahan dengan segala keputusan yang diambil. Fungsi dari organisasi partai selalu berhubungan dengan kepentingan yang mementingkan masyarakat. Partai politik diperlukan sebagai pewujudan penerapan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam dunia. Pemaknaan nilai-nilai tersebut secara baru dalam konteks berpolitik adalah memaknai nilai-nilai Kekristenan yaitu keselamatan bagi setiap orang yang bukan saja untuk mereka yang percaya tetapi juga untuk mereka yang tidak percaya kepada Allah.
Kesadaran akan panggilan dalam negara berdemokrasi atau dalam partai politik yang menjadi dasar utama adalah keadilan, di sini keadilan dilihat sebagai sebuah tindakan nyata dalam wujud panggilan dan melayani sesama. Partai politik berfungsi secara struktur sebagai alat untuk menghidupkan kesadaran masyarakat berdasarkan pengamalan pancasila. Kesadaran tersebut telah mencakupi seluruh kepentingan bangsa, terlebih dari itu bahwa kesadaran yang berdasarkan asas kemanusiaan yang tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kesadaran tersebut juga secara struktur partai telah membangun kesadaran masyarakat yang berbasis pada kebangsaan atau rasa cinta pada nasionalisme. Di mana paham tersebut dapat melahirkan nilai-nilai positif yang cukup luas, dalam konteks kepancasilaan. Nilai-nilai itu adalah bahwa dalam hidup berbangsa tidaklah melihat pada suku, agama, ras, adat, budaya bahkan secara biologis (laki-laki dan perempuan). Semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Ciri kebangsaan atau rasa nasionalisme tersebut tertuang sesuai dengan pancasila maupun amanat negara terhadap masyarakat. Jelas bahwa tugas dan fungsi dari partai politik dilihat sebagai amanat dan panggilan Allah. Partai politik mesti menjadi garam dan terang dunia dalam artian bahwa partai politik mampu mendatangkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagai wujud dan amanat Allah. Kemampuan dalam mewujudkan suara kenabian Allah lewat partai politik mesti juga dibarengi dengan sifat dan tindakan hati yang tulus.
Di sini ketulusan dan sikap yang lihai bagi partai politik dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Sebagai wadah atau tempat aspirasi dari rakyat, partai politik di tuntut dalam wujud kekristenan yaitu bekerja mewakili Allah dengan ketulusan, mengambil kebijakan serta keputusan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan serta lihai dalam melihat persoalan-persoalan bangsa yang lainnya. Partai politik serta fungsinya bukanlah sebuah alat atau tempat untuk mencari kedudukan dan kekuasaan maupun nama yang besar namun partai politik lebih mencerminkan pada panggilan kesaksian yang menjadikan kehidupan manusia bermakna dengan melayani sesama tanpa melihat suku, agama, budaya, adat-istiadat dan namun kesaksian dan panggilan itu bersifat universal. Sikap dan panggilan tersebut atau lebih khusus sikap dari orang kristen terhadap partai politik, di lakukan dalam tindakan nyata lewat pembinaan dan pemaknaan nilai-nilai perwujudan cita-cita seperti kesejahteraan umum, keadilan yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan membentuk tata hidup, perilaku dan juga etos bangsa. Sikap dan panggilan ini dilihat sebagai amanat atau perintah Allah sekaligus mengekspresikan karya Allah lewat partai politik. Orang kristen di tempatkan dan difungsikan sebagai mitra Allah, dalam lembaga politik untuk melakukan pekerjaan berdasarkan asas kemanusiaan dan di ibaratkan seperti gandum di tengah-tengah ilalang. Maksudnya orang kristen mengambil sikap serta berperan aktif dalam partai politik agar mampu memberikan kehidupan, keadilan, kesejahteraan bagi umat manusia, terlebih dari itu menjalankan amanat dan panggilan Allah. Membangun sikap dalam panggilan jika ditarik lebih jauh dalam partai politik, maka kita juga dapat merefleksikan bagaimana kepemimpinan sangat perlu ditekankan, sebab seorang pemimpin ada dan hadir sebagai wujud dari cita-cita bangsa dan bernegara. Kepemimpinan bukanlah tujuan utama, tetapi mewujudkan cita-cita bangsa secara bersama-sama. Partai politik secara struktural sudah seharusnya tidak perlu mempertentangkan siapa yang harus menjadi pemimpin (perempuan dan laki-laki). Tetapi, siapa saja bisa menjadi pemimpin partai yang terpenting bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengembankan tugas dan menjawab amanat rakyat sebagai perintah Tuhan, benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam kepemimpinan tak semuanya bersangkut paut dengan tokoh-tokoh tertentu. Namun, juga berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin maupun pengurus partai (para politikus) dapat mengarahkan, mengayomi setiap anggota, memimpin, mencari solusi, membuat pilihan dan mengambil keputusan demi tujuan bersama yaitu mensejahterakan rakyat. Dari sini maka timbul konsep keadilan bagi semua akan terwujud dan rasa solidaritas dalam kebersamaan akan lahir dan tanpa membeda-bedakan (gender). Kepemimpinan selalu berhubungan erat dengan seluruh anggota. Kepemimpinan adalah milik anggota, sebab kepemimpinan timbul, hidup dan berproses melalui hasil interaksi, toleransi. Dalam proses inilah pemimpin maupun anggota secara tidak langsung telah memiliki pemahaman tentang bagaimana cara membangun masyarakat sebagai bentuk respons panggilan dan melayani.
Kepemimpinan dalam suatu kehidupan bersama memang tak bisa di hindarkan, ini sesuatu yang lumrah dan alamiah. Namun, kepemimpinan itu harus mengacu kepada mandat Allah. Pada satu pihak, kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bersumber pada kesegambaran antara manusia dengan Allah, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Kej 1 : 27). Karena manusia serupa dan segambar dengan Allah (imago dei) maka manusia diberikan karunia oleh Allah untuk merangkul, mengayomi, memiliki akal budi, bertanggung jawab, mendidik dan lain-lain, sebagai kharisma yang bertujuan untuk kehidupan manusia atau masyarakat secara luas. Pada sisi yang lain manusia mengambil bagian dalam keilahian Allah. Istilah gambar Allah merujuk pada dua kenyataan bahwa manusia bukan Allah dan manusis hanya gambar Allah. Konsep dari ke dua realitas tersebut menunjuk manusia sebagai sesama ciptaan dan manusia sebagai mahkluk yang memiliki relasi dengan Allah .
Dilihat dari uraian di atas, maka kepemimpinan haruslah mencerminkan kepemimpinan Allah, kepemimpinan yang menghidupkan dan bukan menindas, kepemimpinan yang adil bukan sewenang-sewenang, kepemimpinan yang kudus, tidak di kotori oleh hawa nafsu. Hubungan antara kepemimpinan manusia dan hakekat manusia sebagai gambar Allah adalah, bahwa setiap manusia dan semua manusia di ciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu berarti, disamping kepelbagaian dan perbedannya, ada kesetaraan yang hakiki. Kepemimpinan tidak menmpatkan manusia yang satu berada di atas manusia yang lain, sebab baik yang dipimpin maupun yang memimpin adalah sama-sama gambar Allah. Dengan demikian prinsip kepemimpinan adalah melibatkan semua orang (merakyat) dalam segala hal. Dengan melibatkan semua anggota, maka terjalin relasi dalam partai maupun di luar partai, sehinggga partai dan kepemimpinan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan bangsa. Panggilan dan utusan dari seorang pemimpin seperti demikian, menciptakan hubungan agar antar anggota partai dan pemimpin maupun masyarakat dapat saling menerima, saling melengkapi, saling mempercayai dan secara bersama membangun hidup.
Hal lain yang perlu dimakani bukan saja tentang kepemimpinan dan rasa kebangsaan. Tetapi juga ada nilai yang mendidik orang-orang yang terlibat dalam partai politik maupun dalam masyarakat secara umum. Di mana setiap anggota diberikan ruang yang sama untuk bersama-sama belajar menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, setta bersama-sama mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Rakyat juga dapat memetik pembelajaran dari setiap tindakan dan putusan partai. Dari sini rakyat tidak merasa ditinggalkan oleh partai melainkan rakyat dilihat sebagai bagian dari partai politik yang secara bersama mewujudkan cita-cita bangsa.
Tugas dan amanat di atas mempelihatkan bahwa politik, partia politik serta fungsinya benar-benar sangat di butuhkan oleh sebuah bangsa, hal ini nampak dari tugas dan tanggung jawab negara yang dijalankan sebagai amanat atau perintah Tuhan. Partai politik hadir dengan membawa suara kenabian kepada seluruh umat manusia dengan tujuan agar umat dapat hidup dalam kesejahteraan dan berkeadilan serta dapat menerima satu dengan yang lain. Fungsi dari partai politik tersebut telah melingkupi seluruh tugas dan panggilan sebagai partai politik yang hadir di tengah-tengah bangsa berdasarkan asas pancasila. Dalam konteks panggilan yang demikian, tidaklah mengherankan jika gerakan partai sebagai gerakan kenabian yang memiliki intensitas tinggi dalam membawa perubahan sosial. Partai politik menjadi agent perubahan yang berciri pada perubahan kemajuan dan keadilan.
Panggilan dalam mengambil sikap dalam partai politik, memperlihatkan bahwa ada amanat yang harus dipenuhi dengan prilaku nyata bagi setiap orang kristen. Fungsi partai dalam berpolitik mesti mampu membawa perubahan. Seperti keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan lain-lain. Dilain pihak partai politik mesti atau sudah seharusnya memberikan keteladanan, mendidik setiap orang baik secara struktural maupun dalam masyarakat untuk secara bersama-sama melihat dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa yang dihadapi. Penegasan tentang fungsi partai merujuk atau tidak terlepas dengan kedudukan dan kekuasaan, dari sini kekuasaan dimaknai dan kedudukan dipahami bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tapi dipakai dan digunakan sebagai alat untuk melayani bagi bangsa sebagai wujud panggilan Allah dan ketaatan kepada negara. Amanat negara yang berpihak pada kemanusiaan, mengarahkan kekristenan dalam bentuk panggilan yaitu memberikan dan menjalankan apa yang menjadi hak dari negara dan membuat perubahan keadilan, kesejahteraan sebagai mandat Allah serta partai politik dan fungsinya adalah wadah atau tempat organisasi yang Allah pakai demi kemanusiaan.

3. Peningkatan Pengetahuan
Kehadiran orang kristen dalam partai politik, seringkali tidak mempunyai kemampuan, atau pengetahuan tentang partai politik maupun realitas kemasyarakatan. di sini diharapkan kehadiran orang Kristen harus memiliki kepribadian yang kuat di mana selalu membangun komunikasi dan kedekatan dengan rakyat, mengerti penderitaan rakyat. untuk itu, sebenarnya orang Kristen masuk pada partai politik maka dia harus tahu lebih dulu mempelajari kedudukan dan asas tentang partai tersebut. Kedudukan dan asas itu dapat dilihat dan dipelajari pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Selain itu mempunyai kemampuan dalam melihat masalah masyarakat kemudian mencari solusi sebagai penyelesaiannya.

4. Adanya Kesamaan Gender
Dalam partai politik salah satu masalah yang paling mendasar yaitu adanya perbedaan gender di mana salah satu pihak, dalam hal ini perempuan kurang di beri kesempatan untuk menjadi pemimpin di partai politik. sehingga seringkali keputusan yang diambil selalu menguntungkan laki-laki. Dalam proses dalam partai politik terlihat dengan jelas laki-laki yang memimpin partai politik dan perempuan hanya di berikan kedudukan pada kepengurusan struktural. Sebab ada pandangan bahwa jika memimpin partai politik maka partai itu akan tidak pernah maju, pandangan inilah yang menjadi suatu masalah bagi kaum perempuan yang ingin berkarir dalam dunia politik. Dalam demokrasi liberal, menurut Anne Phillips, “ belum melayani perempuan dengan baik”. sejak awal, demokrasi ini bersifat patriarchal. hak yang dilindunginya adalah hak laki-laki. Di bagian paling dalam dari kritik Phillips, ada ketegangan antara teori mengenai kesetaraan manusia yang menguniversal dan spesifikasi gender. Kesetaraan, kebebasan, dan hak pilih tanpa pengakuan akan sahihnya perbedaan serta tuntutan yang ditimbulkannya atas keadilan, sama sekali tidak memadai.

C. Peran Gereja Dalam Partai Politik
Menurut Abraham Kuyper (1931), ajaran Calvin tentang Gereja dan Negara (politik) dapat diintisarikan ke dalam tiga bagian Yakni
(1) kedaulatan dalam Negara; (2) kedaulatan dalam masyarakat; dan (3) kedaulatan dalam gereja. Kedaulatan Allah dalam negara yang secara khusus dalam bidang politik berhubungan dengan dorongan manusia untuk membentuk suatu negara. menurut Aristoteles, dorongan untuk membentuk suatu negara merupakan implikasi dari keberadaan asali manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyebut manusia dengan istilah ‘zoon politikon’ (binatang politik), di mana keinginan untuk ‘berkuasa’ terhadap sesama manusia mendorongnya mendirikan suatu kota (polis).
Manusia di ciptakan Allah sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. dengan asumsi bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan Dia memberikan ‘kehendak bebas’ kepadanya, maka mereka dapat menentukan dirinya sendiri. namun, jalannya sejarah manusia tidak lepas dari kedaulatan-Nya. Allah menghendaki manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan binatang di darat (Kej.1:26-28). perintah Allah inilah yang menjadi dasar bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Allah, sesama dan alam semesta.
Partai Politik dibentuk oleh anggota masyarakat, termasuk juga oleh warga gereja. mereka yang terpanggil untuk melayani melalui partai politik hendaknya juga menyadari panggilannya sebagai hamba Allah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sesungguhnya, setiap anggota partai politik dipanggil Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat. mereka dipanggil dan diberi kuasa Allah. Oleh karena itu, semua tindakan seharusnya dipertanggungjawabkan pada Allah.
Dalam praktiknya, ada anggota partai politik yang ‘ memanfaatkan Gereja’ untuk mencari dukungan. ada juga Pendeta atau hamba Tuhan yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan mereka ini memanfaatkan jemaat sebagai basis massa partai tersebut. kalau ada pendeta atau hamba Tuhan terpanggil menjadi anggota legislatif, sebaiknya “meninggalkan” jabatan pendeta dan berfokus pada urusan politik yang terpisah dengan pelayanan rohani di Gereja. demikian juga dengan anggota jemaat yang menjadi anggota partai politik sebaiknya bisa memilah-milah mana urusan partai politik dan mana urusan gereja.
Peran gereja dalam partai politik adalah memberi pemahaman yang baik tentang arti sesungguhnya dari partai politik dan bagaimana berpolitik yang sesuai dengan kehendak Allah. tugas gereja disini adalah mentransformasi nilai-nilai keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan kemajuan peradaban baru dalam masyarakat (bnd. Mat. 5:13-16). Semuanya itu, sebagai orang kristen haruslah mengikuti politik Yesus yang tidak berorientasi merebut kekuasaan atau pemerintahan tetapi politik moral (etik). politik Yesus adalah politik memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan kemajuan peradaban dalam masyarakat. dengan demikian, berpolitik adalah panggilan dan amanah. jika orang kristen yang berada dalam partai politik memaknai kehadirannya sebagai panggilan dan amanah dari Allah maka kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.
Seperti di ketahui bahwa dalam alkitab, tertulis dalam Roma 13: 1-3, “tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, Ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sebab jika seorang berbuat baik, Ia tak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. maka maukah kamu hidup tanpa takut Terhadap pemerintah perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian darinya” Disini Paulus mengingatkan agar semua warga negara, termasuk orang Kristen, haruslah bersama-sama membangun negara sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemerintah negara maupun partai politik di beri kuasa oleh Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah untuk mensejahterakan rakyat. Kedaulatan Allah dalam negara terlihat bahwa Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya, memeliharanya dengan kemahakuasaan-Nya dan memerintah dengan ketetapan-ketetapan-Nya. Otoritas berasal dari Allah oleh karena itu manusia tidak akan bisa memiliki otoritas tanpa berserah kepada Allah. Penegasan dari otoritas Allah terhadap negara agar dapat menjalankan semua fungsi dengan baik sebagai wujud perpanjangan tangan Allah dalam mengurus masyarakat, bertindak adil, mewujudkan kesajahteraan sosial sebagai wujud panggilan dalam berpolitik.